Nasrianto : Dukung Swastanisasi Pengelolaan Parkir Kota Metro

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Metro – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro, Drs. H. Nasrianto Effendi, M.AP, menilai pengelolaan retribusi parkir di kota Metro akan lebih baik bila dikekola oleh pihak swasta.

Dari pada menggunakan sistem pengelolaan yang dilakukan selama ini, yakni menggunakan sistem target. Nasrianto menyatakan, secara prinsip dirinya mendukung pengelolaan parkir menggunakan sistem swastanisasi.

Dukungan itu sudah pasti bukan tanpa alasan yang nyata. Karena, menurutnya dengan dikelola oleh pihak swasta akan dapat mengurangi tingkat kebocoran PAD parkir di Kota Metro. Tentu saja tetap harus dilaksanakan dengan sistem dan management parkir yang benar dan sesuai dengan perda yang telah dibuat.

”Nah, kemudian tentu saja nanti yang perlu diperhatikan adalah model managamannya. Harus dilakukan secara terbuka. Mulai dari pelelangan dilakukan secara terbukan. Kemudian kita mulai berfikir untuk PAD nya,” terangnya kepada jejamo.com, Jumat, 1/4/2016.

Untuk menentukan PAD parkir, lanjut Nasrianto akan ditentukan berdasarkan hasil lelang tertinggi. Sehingga siapa saja yang berani memberikan penawaran paling tinggi saat lelang maka itulah yang diambil sebagai PAD parkirnya.

”Yang sudah pasti menentukan PAD nya dengan memilih penawaran tertinggi dalam pelelangan. Sehingga nanti pencapaian target itu bisa lebih maksimal dibandingkan dengan target yang ditentukan selama ini,” katanya.

Nasrianto juga menyebut bahwa target yang selama ini dibuat oleh Pemda Metro adalah target minimal semua. Padahal menurutnya target itu dapat lebih digenjot lagi bila dilihat dari potensi parkir yang ada di Kota Metro.

”Target-target yang diajukan itu kan target minimal semua. Padahal sebenarnya bisa lebih maksimal lagi dari pada itu,” paparnya.

Menurutnya, untuk dapat menyelesaikan permasalah parkir di Kota Metro. DPRD akan segera melakukan pertemuan dengan Pemda untuk membahas masalah perparkiran yang timbul selama ini.

”Nanti ketika kita sudah bertemu dengan Pemda Kota Metro. Kita akan mempertanyakan bagaimana pola yang mereka lakukan selama ini. Sehingga tidak tercapai tingkat estimasi yang sudah disepakati dalam pembahasan-pembahasan kita di APBD,” ungkap Nasrianto.

Sementara, meskipun sampai saat ini belum digulirkan pernyataan bahwa parkir di Kota Metro akan menggukana Swastanisasi. Namun, menurutnya sudah ada beberapa pihak swasta yang siap dan telah menawarkan diri untuk mengelola parkir di Kota Metro.

”Sudah banyak dari pihak ke tiga (swasta) yang telah menawarkan diri untuk mengelola parkir di Metro. Dan mereka juga telah menyatakan siap mengikuti lelang secar terbuka itu,” jelasnya.

Lanjutnya, menurut mereka (pihak swasta) yang terpenting lelang dilakukan secara jujur. Sehingga dapat menguntungkan semua pihak dan pada akhirnya nanti tidak menimbulkan persoalan.

”Pada dasarnya mereka telah setuju mengikuti prosedur yang akan ditetapkan. Yang jelas semuanya akan menguntungkan kedua belah pihak,” kata Nasrianto.

Ia juga mengatakan selain menggunakan sistem swastanisasi sebenarnya ada alternatif lain yang juga lebih efisien pengelolaannya dan dapat lebih menekan tingkat kebocoran PAD parkir. Yakni menggunakan sistem e-Parking (parkir meter).

Sebuah management parkir yang telah menggunakan aplikasi software dan sudah di dukung dengan aplikasi control yang cukup canggih dan efektif.

Seperti camera untuk photo kendaraan dan no kendaraan pada saat masuk, display dan alat hitung keluar masuk kendaraan sehingga pemilik mobil yang ingin parkir dapat mengetahui keadaan area parkir apakah masih area kosong untuk parkir.

”Sistem e-parking ini sudah ada contoh beberapa tempat di Daerah Jawa yang telah menggunakannya lebih dulu. Dan itu sudah terbukti dapat meningkatkan PAD retribusi parkir serta dapat menghindari adanya kebocoran PAD,” pungkasnya.

sumber : jejamo.com

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِين

Tweet